Mengikis Tunggakan Ekonomi Bergulir

P2KKP Lubuklinggau - Terkikisnya roda perekonomian disebabkan hasil bumi alam nan subur terkontaminasi dengan merosotnya harga jual petani karet dan kelapa sawit, hal ini ber-imbas di lubuklinggau provinsi Sumatera Selatan. Pada sebelumnya, harga nilai jual karet dari Rp.20.000.- per kilogram menjadi berkisar antara Rp.4.000 sampai dengan Rp.5.000.- sama halnya dengan komoditi kelapa sawit.

Dari dinamika tersebut, menyebabkan konstruksi kehidupan masyarakat menjadi tercerai berai. Hal ini, berbanding lurus dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan Program Penanganan Kawasan Pemukiman Perkotaan (P2KKP) merosot tajam terhadap pengembalian pinjaman Ekonomi Bergulir dan Piningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)

Data yang terhimpun dari Asisten Manajemen Keuangan Korkot 4 P2KKP Lubuklinggau provinsi Sumatera Selatan dari data pengelolaan Ekonomi Bergulir Reguler ditambah dengan program PPMK dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

• Jumlah activa dan pasiva: Rp.5.667.263.519,-
• Dana cash on hand UPK: Rp.111.236.250,-
• Dana di Bank: Rp.1.901.979.862,-
• Pinjaman KSM: Rp.3.366.575.650,-
• Pinjaman lain-lain atau tidak jelas wujudnya: Rp.979.133.208,-
• Modal pinjaman bergulir program reguler: Rp.3.276.402.000,-
• Modal Program PPMK: Rp.1.615.000.000,-
• Jumlah tunggakkan dari 3 bulan: Rp.729.147.900,-
• Jumlah tunggakkan dari 6 bulan: Rp.326.591.500,-
• Jumlah tunggakkan dari 6 sampai 9 bulan: Rp.250.388.215,-
• Jumlah tunggakkan diatas 9 bulan: Rp.279.529.000,- 

Dari data diatas, melalui program Reguler jumlah penerima pemanfaat terfasilitasi sebesar 4.468 jiwa dengan 865 KSM dan dari KSM program PPMK penerima pemanfaat terfasilitasi 519 jiwa.

Asumsi, pengelolaan ekonomi bergulir kota Lubuklinggau saat ini sebesar Rp.3.366.575.650 ditambah Rp.1.901.979.862 yang ada di Bank. Maka dana yang ada di Bank adalah sebesar Rp.5.268.555.512. Kondisi modal yang ada saat ini sebesar Rp.3.276.402.000 ditambah dengan dana yang ada di Bank Rp.1.615.000.000 menjadi Rp.4.891.402.- Maka, kerugian yang terdata sebesar Rp.1.524.826.350.-

Bergesernya harga nilai jual hasil kekayaan alam ini juga membuat terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang signifikan, sehingga yang seharusnya pada kondisi sekarang ekonomi bergulir yang dimulai dari tahun 2007 bisa dijadikan Primadona Kehidupan berkelanjutan dimasyarakat menjadi sirna yang berkepanjangan?

Salah satu untuk mengatasi permasalahan ekonomi bergulir yang menjadi kemacetan ini, pendamping program dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan terus berupaya untuk mengimbangi dengan berbagai pola pendampingan. Strateginya adalah ikut langsung mendampingi KSM-KSM untuk meningkatkan nilai jual usahanya.

Dengan kemacetan yang signifikan dan stagnannya pengembalian berimbas pula dengan penyimpangan-penyimpangan pengembalian yang dilakukan oleh pengurus program. Salah satu penyimpangan ini dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertugas untuk membukukan aliran uang masuk dan uang keluar.

UPK sebagai pelaksana tugas yang dibentuk oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) berdasarkan kriteria diantaranya dapat membaca perihal pembukuan sederhana dalam pengelolaan pembukuan. Sedangkan LKM merupakan orang-orang pilihan masyarakat yang berkreteria adil, jujur, amanah dan ihklas dalam mengelola program kemiskinan.

Dipertengahan tahun 2015 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama PNPM Mandiri Perkotaan merubah pola. Baik dari sisi program maupun dari sisi pendampingan, kini  PNPM Mandiri Perkotaan tinggal kenangan. Trending topik pemberdayaan masyarakat untuk merubah pola paradigma menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang berorientasi pada penyelesaian kawasan kumuh dengan memakai 8 (delapan) sudut pandang.

Target program sampai dengan tahun 2019 kedepan adalah bagaimana mewujudkan 100% akses air minum layak dikonsumsi dapat terpenuhi, 0% permukiman kumuh teratasi dan 100% sanitasi terfasilitasi dengan baik khususnya kota Lubuklinggau, provinsi Sumatera Selatan ini? Jika melihat kondisi data Nasional pada saat ini,67% akses air minum, 11,6% permukiman kumuh dan 59% akses sanitasi baru terakomodir dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berangkat dari persoalan diatas, untuk mengikis tunggakan ekonomi bergulir kota Lubuklinggau. Pendamping program tingkat kota dan pendamping program tingkat kelurahan bahu membahu memberikan penguatan, strategi dan rencana tindak dengan beberapa strategi  diantaranya dengan melakukan “Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan pinjaman yang bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada; Reconditioning yaitu (pensyaratan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa dan Restructuring (pengaturan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembalinya”

Dengan motode dan strategi tersebut, harapan melalui program P2KKP untuk menata kehidupan yang  keberlanjutan di masyarakat dapat teratasi. Sehingga terkikisnya tunggakan ekonomi bergulir. Tahun 2019, merupakan tahun  target akhir untuk mewujudkan 100% akses air minum layak dikonsumsi, 0% permukiman kumuh tertata asri dan 100% sanitasi terfasilitasi bagi semua kalangan masyarakat kota Lubuklinggau.  

Ditulis Oleh:

Apridinata

Assisten Sosial Korkot 4 Lubuklinggau

P2KKP OC-02 Provinsi Sumatera Selatan