A. PENGANTAR
Program 100-0-100 yang telah dicanangkan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat merupakan program yang menjadi perwujudan negara untuk hadir mengurus rakyat yang memiliki hak hakiki sebagai Warga Negara Indonesia. Otonomi daerah sebagai hasil perjuangan dan sekaligus `amanat reformasi tahun 1998 merupakan suatu kebutuhan untuk mendekatkan proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Program 100-0-100 yang bertujuan untuk mencapai 100 persen air minum, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 (nol) persen dan 100 persen akses sanitasi yang layak untuk masyarakat merupakan suatu tantangan (challange) tidak hanya Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah (Bupati dan Walikota). Kota Prabumulih yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun (17 Oktober 2001). Kota Prabumulih telah mengalami masa tiga kali pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dan sejak tahun 2008 yang lalu telah melakukan pemilihan langsung terhadap Walikota dan Wakil Walikotanya.
Selanjutnya, Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih terpilih periode 2013 s.d 2018, Ir. H. Ridho Yahya, MM dan H. Adriansyah Fikri, SH memiliki visi Prabumulih PRIMA Berkualitas dalam membangun masyarakat Prabumulih selama lima tahun pemerintahannya.Visi Prabumulih PRIMA Berkualitas tersebut meliputi Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman. Visi tersebut melanjutkan visi dari Prabumulih PRIMA yang kebetulan waktu itu (periode sebelumnya) Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM menjabat sebagai Wakil Walikota.
Fokus pembangunan dari pemerintahan Ridho-Fikri ini selama lima tahun pemerintannya meliputi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu : (1) Masalah Sosial yaitu Pengentasan Kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah utama diawal pemerintahan Ridho-Fikri yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Pada tahun 2013 itu data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Prabumulih berkisar 11,23%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 19.363 penduduk Kota Prabumulih masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini juga diperparah dengan secara kasat mata masih banyaknya keluarga miskin yang tinggal dirumah yang tidak layak huni (rumah kumuh); (2) Masalah Ekonomi yaitu ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan keluarga; dan (3) Masalah infrastuktur, terutama infrastruktur dasar (air bersih, perumahan, listrik, akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan), serta jalan dan jembatan. Masalah rumah kumuh dan tidak layak huni pun sering menjadi kambing hitam sebagai penghambat dalam sinergitas pembangunan perkotaan.
Penanggulangan terhadap ketiga masalah pokok tersebut dilakukan secara serentak, sistematis dan melibatkan banyak Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Kota Prabumulih. Secara time series kegiatan tersebut bisa dijelaskan dan dijejaki menjadi banyak program dan kegiatan.
B. SOLUSI CERDAS PENUNTASAN RUMAH KUMUH DI KOTA PRABUMULIH
Cara cerdas ini diberi nama “Bangun Rumah Baru Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin dengan Pendekatan ZAKAT/INFAK/SADAQAH Pegawai Pemkot Prabumulih”.
C. TUJUAN
Tujuan utama dari cara cerdas ini, yaitu : 1. Semua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat miskin milik sendiri di Kota Prabumulih dibangun baru; 2. Bangun rumah baru RTLH masyarakat miskin tidak menggunakan share pembiayaan dari APBD Kota Prabumulih yang dominan; 3. Terlibatnya seluruh para pemangku kepentingan (stakeholder) di Kota Prabumulih dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih; serta 4. Terlibatnya unsur pemerintah provinsi dan pusat dalam membantu penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih.
D. INISIASI DAN KEGIATAN
Pemerintah Kota Prabumulih melalui Walikota Prabumulih terpilih menetapkan ketiga masalah pokok itu menjadi fokus Pemerintah Kota. Kegiatan itu diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Peletakan dasar pengentasan kemiskinan menjadi basis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih, yang menjadikan pemerintah harus memiliki siasat atau strategi yang khusus dalam melakukan pendekatan penanggulangan kemiskinan.
Setelah melalui berbagai macam kajian dan beberapa diskusi yang terus menerus maka ditetapkan lah bahwa kunci utama keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah “bagaimana keluarga miskin ini bisa hidup dan bernaung ditempat yang layak?”. Karena itulah Walikota Prabumulih diakhir tahun 2013 itu mencanangkan “Prabumulih harus Bebas Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017”.
Diawal pemerintahan Ridho-Fikri beberapa kendala dihadapi terutama masalah akurasi data kemiskinan. Maka, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah perbaikan data warga miskin, terkhusus warga miskin yang rumahnya tidak layak huni namun milik sendiri. Beberapa SKPD Kota Prabumulih pun dikumpulkan seperti BPMPKD, Dinas Sosial, Camat, Lurah, Disdukcapil dan Bappeda. Bappeda melalui Bidang Kerjasama dan Penelitian ditunjuk untuk menjadi inisiator untuk menjalankan fungsinya sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperbaiki data kemiskinan di Kota Prabumulih.
Temuan awal dari Tim Bappeda adalah tersedianya data PPLS di Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K tahun 2011 yang kemudian diuji petik dibeberapa wilayah desa dan kelurahan. Temuan yang cukup mengejutkan adalah ternyata banyak sekali data yang bias dan tidak bisa mengakomodasi kebutuhan By Named By Address sesuai dengan harapan Masyarakat dan Pemerintah Kota Prabumulih. Kegiatan ekstrim pun dilakukan yaitu dengan menurunkan Tim Survey yang dibentuk Walikota Prabumulih untuk terjun langsung ke lapangan.
Program 100-0-100 yang telah dicanangkan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat merupakan program yang menjadi perwujudan negara untuk hadir mengurus rakyat yang memiliki hak hakiki sebagai Warga Negara Indonesia. Otonomi daerah sebagai hasil perjuangan dan sekaligus `amanat reformasi tahun 1998 merupakan suatu kebutuhan untuk mendekatkan proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Program 100-0-100 yang bertujuan untuk mencapai 100 persen air minum, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 (nol) persen dan 100 persen akses sanitasi yang layak untuk masyarakat merupakan suatu tantangan (challange) tidak hanya Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah (Bupati dan Walikota). Kota Prabumulih yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun (17 Oktober 2001). Kota Prabumulih telah mengalami masa tiga kali pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dan sejak tahun 2008 yang lalu telah melakukan pemilihan langsung terhadap Walikota dan Wakil Walikotanya.
Selanjutnya, Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih terpilih periode 2013 s.d 2018, Ir. H. Ridho Yahya, MM dan H. Adriansyah Fikri, SH memiliki visi Prabumulih PRIMA Berkualitas dalam membangun masyarakat Prabumulih selama lima tahun pemerintahannya.Visi Prabumulih PRIMA Berkualitas tersebut meliputi Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman. Visi tersebut melanjutkan visi dari Prabumulih PRIMA yang kebetulan waktu itu (periode sebelumnya) Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM menjabat sebagai Wakil Walikota.
Fokus pembangunan dari pemerintahan Ridho-Fikri ini selama lima tahun pemerintannya meliputi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu : (1) Masalah Sosial yaitu Pengentasan Kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah utama diawal pemerintahan Ridho-Fikri yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Pada tahun 2013 itu data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Prabumulih berkisar 11,23%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 19.363 penduduk Kota Prabumulih masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini juga diperparah dengan secara kasat mata masih banyaknya keluarga miskin yang tinggal dirumah yang tidak layak huni (rumah kumuh); (2) Masalah Ekonomi yaitu ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan keluarga; dan (3) Masalah infrastuktur, terutama infrastruktur dasar (air bersih, perumahan, listrik, akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan), serta jalan dan jembatan. Masalah rumah kumuh dan tidak layak huni pun sering menjadi kambing hitam sebagai penghambat dalam sinergitas pembangunan perkotaan.
Penanggulangan terhadap ketiga masalah pokok tersebut dilakukan secara serentak, sistematis dan melibatkan banyak Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Kota Prabumulih. Secara time series kegiatan tersebut bisa dijelaskan dan dijejaki menjadi banyak program dan kegiatan.
B. SOLUSI CERDAS PENUNTASAN RUMAH KUMUH DI KOTA PRABUMULIH
Cara cerdas ini diberi nama “Bangun Rumah Baru Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin dengan Pendekatan ZAKAT/INFAK/SADAQAH Pegawai Pemkot Prabumulih”.
C. TUJUAN
Tujuan utama dari cara cerdas ini, yaitu : 1. Semua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat miskin milik sendiri di Kota Prabumulih dibangun baru; 2. Bangun rumah baru RTLH masyarakat miskin tidak menggunakan share pembiayaan dari APBD Kota Prabumulih yang dominan; 3. Terlibatnya seluruh para pemangku kepentingan (stakeholder) di Kota Prabumulih dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih; serta 4. Terlibatnya unsur pemerintah provinsi dan pusat dalam membantu penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih.
D. INISIASI DAN KEGIATAN
Pemerintah Kota Prabumulih melalui Walikota Prabumulih terpilih menetapkan ketiga masalah pokok itu menjadi fokus Pemerintah Kota. Kegiatan itu diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Peletakan dasar pengentasan kemiskinan menjadi basis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih, yang menjadikan pemerintah harus memiliki siasat atau strategi yang khusus dalam melakukan pendekatan penanggulangan kemiskinan.
Setelah melalui berbagai macam kajian dan beberapa diskusi yang terus menerus maka ditetapkan lah bahwa kunci utama keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah “bagaimana keluarga miskin ini bisa hidup dan bernaung ditempat yang layak?”. Karena itulah Walikota Prabumulih diakhir tahun 2013 itu mencanangkan “Prabumulih harus Bebas Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017”.
Diawal pemerintahan Ridho-Fikri beberapa kendala dihadapi terutama masalah akurasi data kemiskinan. Maka, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah perbaikan data warga miskin, terkhusus warga miskin yang rumahnya tidak layak huni namun milik sendiri. Beberapa SKPD Kota Prabumulih pun dikumpulkan seperti BPMPKD, Dinas Sosial, Camat, Lurah, Disdukcapil dan Bappeda. Bappeda melalui Bidang Kerjasama dan Penelitian ditunjuk untuk menjadi inisiator untuk menjalankan fungsinya sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperbaiki data kemiskinan di Kota Prabumulih.
Temuan awal dari Tim Bappeda adalah tersedianya data PPLS di Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K tahun 2011 yang kemudian diuji petik dibeberapa wilayah desa dan kelurahan. Temuan yang cukup mengejutkan adalah ternyata banyak sekali data yang bias dan tidak bisa mengakomodasi kebutuhan By Named By Address sesuai dengan harapan Masyarakat dan Pemerintah Kota Prabumulih. Kegiatan ekstrim pun dilakukan yaitu dengan menurunkan Tim Survey yang dibentuk Walikota Prabumulih untuk terjun langsung ke lapangan.
Tim ini turun bersama Ketua RT, RW,
Lurah dan Camat dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Alhamdulillah, pada
akhir tahun 2013 itu atas kerja keras Tim Survey didapatkan sebanyak 1.181
Rumah Tidak Layak Huni Milik Sendiri yang disertai dengan bukti-bukti yang
lengkap. Data-data tersebut kemudian diolah, diverifikasi dan divalidasi ulang
oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data terakhir hasil dari verifikasi dan
viladasi itu didapatkan sebanyak 937 data RTLH milik sendiri. Disamping itu,
dilakukan juga pengukuran titik koordinat dengan GPS terhadap 937 RTLH.
Akhirnya Pemerintah Kota Prabumulih fokus memperbaiki 937 RTLH milik sendiri
tersebut.
Disaat yang bersamaan atas inisiatif
Walikota Prabumulih mengumpulkan seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder)
yang ada di Prabumulih untuk membangun 937 RTLH milik sendiri
menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Inisiatif brilian dari Walikota
Prabumulih saat itu adalah dengan mengumpulkan zakat/infak/sodaqoh dari para pegawai
dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
untuk memulai duluan membangun baru (bukan membedah) RTLH milik sendiri.
Kegiatan ini pun mendapatkan dukungan dari seluruh PNS yang ada di Kota
prabumulih. Penyaluran dana dan pengerjaannya melalui Badan Amil Zakat (Baznas)
Kota Prabumulih. Dipermulaan kegiatan, melalui zakat/infak/sadaqah Pegawai Pemkot
Prabumulih tersebut dapat membangun sebanyak 84 RTLH sepanjang tahun 2014.
Memasuki tahun 2015, kejadian yang lebih mengejutkan lagi ternyata para pegawai TKS dan Honorer pun ingin ikut membantu menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan bangun rumah baru RTLH Miskin tersebut. Sehingga terjadi peningkatan jumlah zakat/infak/ sadaqoh Pegawai Pemkot Prabumulih yang disalurkan melalui Baznas menjadi kurang lebih Rp 300 juta/bulan. Imbasnya adalah Baznas dapat membedah 10 RTLH per bulan pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2015 itu Pegawai Pemkot Prabumulih dapat membangun 120 RTLH milik sendiri. Data diatas juga menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan zakat/infak dan sadaqah setiap bulan dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih untuk membantu mengentasan kemiskinan.
Memasuki tahun 2015, kejadian yang lebih mengejutkan lagi ternyata para pegawai TKS dan Honorer pun ingin ikut membantu menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan bangun rumah baru RTLH Miskin tersebut. Sehingga terjadi peningkatan jumlah zakat/infak/ sadaqoh Pegawai Pemkot Prabumulih yang disalurkan melalui Baznas menjadi kurang lebih Rp 300 juta/bulan. Imbasnya adalah Baznas dapat membedah 10 RTLH per bulan pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2015 itu Pegawai Pemkot Prabumulih dapat membangun 120 RTLH milik sendiri. Data diatas juga menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan zakat/infak dan sadaqah setiap bulan dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih untuk membantu mengentasan kemiskinan.
Kemampuan Baznas Kota Prabumulih untuk
mengelola zakat/infak dan sadaqah yang berasal dari Pegawai baik PNS
maupun Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih itu berbuah penghargaan
dari Baznas Pusat yaitu Baznas Award untuk Baznas Kota Prabumulih pada
tahun 2015 yang diserahkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin kepada
Walikota Prabumulih dan Ketua Baznas Prabumulih.
E. MULITIPLIER EFFECT DARI INOVASI BANGUN RUMAH BARU MELALUI ZAKAT/INFAK DAN SADAQAH PEGWAI KOTA PRABUMULIH
Bappeda Prabumulih sebagai bagian integral dari TKPKD Kota Prabumulih telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Prabumulih pada tahun 2014. SPKD Kota Prabumulih tersebut menjadikan zakat/infak/sodaqoh Pegawai Pemkot Prabumulih sebagai unsur utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih selama lima tahun kedepan.
Data Masyarakat Miskin Kota Prabumulih yang telah dikumpulkan selalu diupdate, divalidasi dan diverifikasi oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data tersebut kemudian dipertajam kembali, dianalisis serta disajikan dalam sebuah proposal yang berisi data BNBA Masyarakat Miskin Kota Prabumulih. Proposal tersebut telah disampaikan ke beberapa stakeholder baik unsur Pemerintahan Pusat, Provinsi dan forum CSR-PKBL Kota Prabumulih. Kegigihan tim tersebut menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan disambutnya proposal yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Prabumulih terutama oleh Pemerintah Pusat dan Forum CSR-PKBL Kota Prabumulih. Melihat para pegawai Pemerintah Kota Prabumulih bahu-membahu dan serius mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS (waktu itu Kementerian Perumahan Rakyat) membantu penyelesaian terhadap 756 RTLH milik sendiri pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 melalui BSPS juga, Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) membantu sebanyak 260 RTLH Milik sendiri.
Disaat yang bersamaan, tidak mau kalah dengan Pemerintah Pusat dan Para Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, Forum CSR-PKBL pun ikut turun tangan dalam membangun RTLH Masyarakat Miskin Milik sendiri tersebut. Forum yang digawangi oleh PT. Pertamina Asset II dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Prabumulih Pada tahun 2014 membangun baru sebanyak 9 RTLH milik sendiri. Gerakan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Asset II itu diikuti juga oleh perusahaan lain seperti Bank Sumselbabel, BRI, Bank Mandiri, PT. Bina Mitra Artha, PT. Budi Kumbang. Mereka membangun masing-masing satu buah rumah.
E. MULITIPLIER EFFECT DARI INOVASI BANGUN RUMAH BARU MELALUI ZAKAT/INFAK DAN SADAQAH PEGWAI KOTA PRABUMULIH
Bappeda Prabumulih sebagai bagian integral dari TKPKD Kota Prabumulih telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Prabumulih pada tahun 2014. SPKD Kota Prabumulih tersebut menjadikan zakat/infak/sodaqoh Pegawai Pemkot Prabumulih sebagai unsur utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih selama lima tahun kedepan.
Data Masyarakat Miskin Kota Prabumulih yang telah dikumpulkan selalu diupdate, divalidasi dan diverifikasi oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data tersebut kemudian dipertajam kembali, dianalisis serta disajikan dalam sebuah proposal yang berisi data BNBA Masyarakat Miskin Kota Prabumulih. Proposal tersebut telah disampaikan ke beberapa stakeholder baik unsur Pemerintahan Pusat, Provinsi dan forum CSR-PKBL Kota Prabumulih. Kegigihan tim tersebut menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan disambutnya proposal yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Prabumulih terutama oleh Pemerintah Pusat dan Forum CSR-PKBL Kota Prabumulih. Melihat para pegawai Pemerintah Kota Prabumulih bahu-membahu dan serius mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS (waktu itu Kementerian Perumahan Rakyat) membantu penyelesaian terhadap 756 RTLH milik sendiri pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 melalui BSPS juga, Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) membantu sebanyak 260 RTLH Milik sendiri.
Disaat yang bersamaan, tidak mau kalah dengan Pemerintah Pusat dan Para Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, Forum CSR-PKBL pun ikut turun tangan dalam membangun RTLH Masyarakat Miskin Milik sendiri tersebut. Forum yang digawangi oleh PT. Pertamina Asset II dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Prabumulih Pada tahun 2014 membangun baru sebanyak 9 RTLH milik sendiri. Gerakan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Asset II itu diikuti juga oleh perusahaan lain seperti Bank Sumselbabel, BRI, Bank Mandiri, PT. Bina Mitra Artha, PT. Budi Kumbang. Mereka membangun masing-masing satu buah rumah.
Selanjutnya, pada tahun 2015, forum
CSR-PKBL Kota Prabumulih membangun 18 RTLH kembali. Perusahaan yang
terlibat meliputi PT. Pertamina Asset II, Bank Sumselbabel, PT. Titis Sampurna, BRI
cabang Kota Prabumulih, Bank Syari’ah Mandiri, RS Fadillah Medical Center
(FMC). Keterlibatan forum CSR-PKBL Kota Prabumulih itu, diawal tahun 2015 itu
menghasilkan penghargaan dikancah nasional yaitu 2 (dua) buah CSR award untuk
Pemda Baik (Prabumulih) dan Tokoh Baik (Ir. H. Ridho Yahya, MM/Walikota
Prabumulih).
Saat ini pada semester pertama tahun
2016, dengan tidak lagi menggunakan dana APBD Kota Prabumulih dan
pelibatan berbagai stakeholder yang ada di Kota Prabumulih itu dapat membangun kurang
lebih 1340 RTLH. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan dan share penuntasan
secara bersama-sama Pemkot Prabumulih-Baznas (zakat/Infaq/Sadaqah)-Forum
CSR/PKBLKementerian PU dan Perumahan Rakyat sampai dengan akhir tahun 2016 :
Alhamdulillah program yang dicanangkan
oleh Bapak Walikota Prabumulih bahwa Prabumulih bebas RTLH tahun 2015 dengan
sentuhan inovatif sebagaimana terrcantum didalam Visi Prabumulih PRIMA
(Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman) dapat tercapai. Sesuatu yang menggembirakan adalah
inovasi tersebut dapat memberikan multiplier effect kepada banyak pihak
seperti Kementerian Agraria membantu sertifikasi gratis melalui Prona. Pada
tahun 2015 sebanyak 300 Prona untuk masyarakat miskin dan pada tahun 2016 ini
sebanyak 1000 prona untuk RTLH milik sendiri Masyarakat Miskin, 100 UMKM, 100
bidang kebun pertanian.
Success Story Kota Prabumulih itu bahkan menjadi salah satu topik pada Rakernas Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2016 di Hotel Aryaduta Palembang. Disamping itu juga inovasi ini pernah dipamerkan di arena Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional di Jakabaring Palembang dan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) di Hall Selatan Senayan Gelora Bung Karno Jakarta diakhir tahun 2015.
Bantuan lain yang didapatkan adalah berasal dari Kementerian ESDM yang melanjutkan bantuan gas gratis tahun 2016 ini sebanyak 32.000 sambungan rumah tangga sasaran melengkapi hampir 10.000 sambungan yang telah dinikmati oleh masyarakat Kota Prabumulih (saat ini Kota Prabumulih menjadi Kota Percontohan Gas Rumah Tangga Nasional).
Kemudian, Kementerian Perdagangan membantu grobak (bakso, tekwan, lemari) untuk masyarakat miskin berjualan, mesin pencacah limbah plastik, dan lain lain. Kementerian Pertanian membantu traktor, hand tractor, mesin pompa air, dan lain lain. Tidak ketinggalan juga Kementerian Tenaga Kerja membantu alat-alat untuk pelatihan serta pendampingan terhadap penduduk miskin dan memiliki usaha. Disamping itu juga pada sejak tahun 2015 yang lalu Pemerintah Kota Prabumulih juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk dapat membangun “RUSUNAWA MBR”. Runawa MBR nanti diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tanah, menyewa, nge-kost dan lain-lain.
Pada saat ini proses pengerjaan “RUSUNAWA MBR” tersebut sedang berjalan dan dilakukan oleh rekanan yang dipilih oleh pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Rusunawa MBR tersebut dibangun dilingkungan Islamic Center Kota Prabumulih.
Pergesaran pola fikir (mind set) masyarakat penerima bantuan yang selama ini dikenal instan, temporer, sementara dan tidak mandiri telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih sejak Agustus tahun 2015. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan banyak masyarakat miskin sekarang pada saat tertentu nanti (tiga tahunan) dapat segera “naik kelas” atau “wisuda” dengan berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga sesuai dengan usaha yang dimiliki.
Prinsifnya adalah penduduk miskin yang berusia produktif harus bisa menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Paling tidak penghasilan keluarga dapat mencapai dan memenuhi standar kebutuhan hidup layak di Kota Prabumulih. Program ini mulai menampakkan secercah harapan, disaat kondisi sulit seperti sekarang Masyarakat Prabumulih tetap gigih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Hasilnya adalah disaat terjadi peningkatan penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih tidak andil menyumbang peningkatan tersebut bahkan angka kemiskinan menunjukkan trend yang menggembirakan dan cenderung menurun yaitu dari 11,23% (2013) menjadi 10,86% (2014), dan dari sisi jumlah juga mengalami penurunan yaitu dari 19.393 (2013) menjadi 19.020 jiwa (2014).
Inspirasi inovasi bangun rumah baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih itu begitu banyak memberikan kemanfaatan bagi penanggulangan kemiskinan, khususnya di “Bumi Seinggok Sepemunyian”, “seiya sekata”, “seiring sejalan” Kota Prabumulih Sumatera Selatan.
Ingat bahwa “miskin bukan pilihan”. Tidak ada dari ummat manusia dimuka bumi ini yang mau hidup miskin. Jadi, tugas kita adalah mengurus teman-teman, sahabat dan orang-orang yang hidupnya belum seberuntung kita tersebut. Insya allah barrokah.
Selamat untuk Kota Prabumulih...!!!
Success Story Kota Prabumulih itu bahkan menjadi salah satu topik pada Rakernas Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2016 di Hotel Aryaduta Palembang. Disamping itu juga inovasi ini pernah dipamerkan di arena Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional di Jakabaring Palembang dan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) di Hall Selatan Senayan Gelora Bung Karno Jakarta diakhir tahun 2015.
Bantuan lain yang didapatkan adalah berasal dari Kementerian ESDM yang melanjutkan bantuan gas gratis tahun 2016 ini sebanyak 32.000 sambungan rumah tangga sasaran melengkapi hampir 10.000 sambungan yang telah dinikmati oleh masyarakat Kota Prabumulih (saat ini Kota Prabumulih menjadi Kota Percontohan Gas Rumah Tangga Nasional).
Kemudian, Kementerian Perdagangan membantu grobak (bakso, tekwan, lemari) untuk masyarakat miskin berjualan, mesin pencacah limbah plastik, dan lain lain. Kementerian Pertanian membantu traktor, hand tractor, mesin pompa air, dan lain lain. Tidak ketinggalan juga Kementerian Tenaga Kerja membantu alat-alat untuk pelatihan serta pendampingan terhadap penduduk miskin dan memiliki usaha. Disamping itu juga pada sejak tahun 2015 yang lalu Pemerintah Kota Prabumulih juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk dapat membangun “RUSUNAWA MBR”. Runawa MBR nanti diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tanah, menyewa, nge-kost dan lain-lain.
Pada saat ini proses pengerjaan “RUSUNAWA MBR” tersebut sedang berjalan dan dilakukan oleh rekanan yang dipilih oleh pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Rusunawa MBR tersebut dibangun dilingkungan Islamic Center Kota Prabumulih.
Pergesaran pola fikir (mind set) masyarakat penerima bantuan yang selama ini dikenal instan, temporer, sementara dan tidak mandiri telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih sejak Agustus tahun 2015. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan banyak masyarakat miskin sekarang pada saat tertentu nanti (tiga tahunan) dapat segera “naik kelas” atau “wisuda” dengan berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga sesuai dengan usaha yang dimiliki.
Prinsifnya adalah penduduk miskin yang berusia produktif harus bisa menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Paling tidak penghasilan keluarga dapat mencapai dan memenuhi standar kebutuhan hidup layak di Kota Prabumulih. Program ini mulai menampakkan secercah harapan, disaat kondisi sulit seperti sekarang Masyarakat Prabumulih tetap gigih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Hasilnya adalah disaat terjadi peningkatan penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih tidak andil menyumbang peningkatan tersebut bahkan angka kemiskinan menunjukkan trend yang menggembirakan dan cenderung menurun yaitu dari 11,23% (2013) menjadi 10,86% (2014), dan dari sisi jumlah juga mengalami penurunan yaitu dari 19.393 (2013) menjadi 19.020 jiwa (2014).
Inspirasi inovasi bangun rumah baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih itu begitu banyak memberikan kemanfaatan bagi penanggulangan kemiskinan, khususnya di “Bumi Seinggok Sepemunyian”, “seiya sekata”, “seiring sejalan” Kota Prabumulih Sumatera Selatan.
Ingat bahwa “miskin bukan pilihan”. Tidak ada dari ummat manusia dimuka bumi ini yang mau hidup miskin. Jadi, tugas kita adalah mengurus teman-teman, sahabat dan orang-orang yang hidupnya belum seberuntung kita tersebut. Insya allah barrokah.
Selamat untuk Kota Prabumulih...!!!
Ditulis Oleh:
FIKRI, S.Kep, Ners,
M.Si.
Kabid Ekonomi Bappeda
Kota Prabumulih
Mbak Ami, boleh buat web kah ini? Artikel yang menarik..
BalasHapus