Program Kota Tanpa Kumuh Provinsi Sumatera Selatan: Menjadikan Kota Layak Huni, Produktif dan Berkelanjutan, OC-02 Sumsel Menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator Program KOTAKU

KOTAKU SUMSEL - Mengusung tujuan “Menjadikan Kota Layak Huni, produktif dan berkelanjutan”, Oversight Consultan (OC) 02 Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berasal dari 7 (tujuh) kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Pelatihan yang berlangsung selama delapan hari (31 Juli s.d. 7 Agustus 2016) bertempat di Asrama Haji Palembang tersebut diikuti oleh 242 orang fasilitator, yang terdiri dari Assisten Korkot, Senior Fasilitator dan Fasilitator dengan materi Dasar Program KOTAKU dan materi Keterampilan teknik Fasilitasi.

Sebagaimana diketahui bahwa penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sector oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok perduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0 ha permukiman kumuh hingga tahun 2019.

Dalam presentasinya di hari pertama pelatihan, Kepala Satker Penanganan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan – M.Zuherlan mengatakan bahwa Program KOTAKU (NSUP) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka membangun infrastruktur berbasis masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target 100-0-100 yang didalamnya terdapat target penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Adapun konsep penanganan permukiman kumuh di Program KOTAKU adalah sebagai berikut: (1) Percepatan penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi antar pelaku, antar program/kegiatan dan sumber pendanaan; (2) Mendorong sinergitas perencanaan dan investasi skala kota (RP2KP-KP/SIAP) dengan perencanaan dan investasi skala lingkungan/kelurahan (RPLP/RTPLP/CAP); (3) Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai pelaku utama/motor penggerak (nahkoda) dalam penanganan permukiman kumuh dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sedang Pemerinta Pusat memberikan dukungan kebijakkan, pedoman, subsidi pembangunan infrastruktur dan bantuan teknis; (4) Berorientasi pada Keluaran (output) dan Hasil (Outcome); (5) Penanganan permukiman kumuh dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan Infrastruktur, social dan Ekonomi (Tridaya) dan (6) Tata kelola program/kegiatan yang baik (Good Governance).

Selain di dalam kelas, kegiatan Pelatihan Fasilitator Program KOTAKU Provinsi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan cara On The Job Training (OJT) di 8 kelurahan yang ada di kota Palembang dengan harapan Fasilitator dapat memperoleh pengalaman langsung serta mengenal kondisi permukiman dan jenis teknik fasilitasi yang sesuai untuk diterapkan di masyarakat. (nas)

Dokumentasi lainnya: